SANKSI PIDANA KEBIRI DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

  • A.A. KT. Sudiasa Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Keywords: Children's rights, sexual violence, criminal crime

Abstract

The results of a study of child sexual violence revealed that the scale of the number of children becoming corbantant increased. States are perceived as failures in protecting children from perpetual perpetrators of sexual violence perpetrated by irresponsible persons with children as sexual objects through trafficking, child prostitution, child pornography, and sexual harassment. Therefore, this issue needs to gain the extraordinary attention of all parties through strengthening commitments and actions at the national and local levels to keep children from the threat of deprivation of children's rights, so that children can grow and develop optimally. In the context of human rights: repressive action with the imposition of criminal sanctions (kebiri) is very important to be done as a means of effect to the perpetrators of the perpetrators of sexual violence in children

References

BUKU :
A.Fuad Usfa.2006.Pengantar Hukum Pidana, UPT.Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.

Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung

Kartini Sekartadji, 2003, Implikasi Pembentukan Internasional Criminal Court (ICC) Dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.Orasi Ilmiah disampaikan dalam rangka Dies Natalis Ke-46 Fakultas Hukum Undip Semarang.

Manfred Nowak, 2002, Introduction to International Human Rights Regime, Leiden: Martinus Nijhoff Publiisher..

Rahayu, 2010, Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Pembela Hak Asasi Manusia (Human Rights Defender) Di Indonesia. Dalam: Masalah-Masalah Hukum Jilid 39 No.2. Fakultas Hukum Undip Semarang.


PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan diubah lagi menjadi Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882.