PENGUATAN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA MELALUI PLEA BARGANING

  • I Made Agus Mahendra Iswara Kejaksaan Negeri Flores Timur
Keywords: Criminal case, efficiency, plea bargaining

Abstract

Overcome crime required a crime prevention system called the criminal justice system to which it one of its subsystems, namely the prosecution conducted by the Attorney. Criminal procedure law in Indonesia has not recognized the efficiency of case handling process, so the impact on the accumulation of cases. Therefore necessary to find a solution that is one of them is the Plea Bargaining. Plea bargaining is a process of negotiation between the public prosecutor to sentence the defendant, the facts nor the article indictment with the aim to relieve the defendant. Interest Plea Bargaining is the time efficiency of case handling. Plea Bargaining has been implemented in several countries with the characteristic of each. KUHAP known that the bill "Dedicated lanes" which has characteristics similar to the Plea Bargaining.

References

Artidjo Alkostar, Kebutuhan Responsifitas Perlakuan Hukum Acara Pidana dan Dasar Pertimbangan Pemidaaan Serta Judicial Immunity, Makalah Tuada Pidana dalam Rakernas 2011 Mahkamah Agung dengan pengadilan Seluruh Indonesia.

Choky R. Ramadhan, Peningkatan Efisiensi Peradilan Melalui Mekanisme Jalur Khusus dalam RUU KUHAP, dalam Jurnal Teropong Volume 1- Agustus 2014 Pembaharuan Hukum Acara Pidana, MaPPI FHUI, Jakarta.

-------, Pengantar Analisis Ekonomi dalam Kebijakan Pidana di Indonesia, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta, 2016.

Choky Risda Ramadhan, Fransiscus Manurung, Adery Ardhan Saputro, Aulia Ali Reza. Dan Evandri G. Pantouw, Konsep dan Penerapan Plea Barganing di Beberapa Negara, dalam Jurnal Peradilan Indonesia Teropong, Vol.3, Juli-Desember 2015, Mappi FHUI, Jakarta.

Marwan Effendi, Kejaksaan RI; Posisi dan Funginya dari Perspektif Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal.2.

Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Oli’I, Sosiologi Peradilan Pidana, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015.

Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Tolib Effendi, Prinsip Oportunitas dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, dalam buku Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2015;

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.

INTERNET
http://www.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt581307373b5a9/m-yusuf-sampaikan-ide-penegakan-hukum-luar-biasa, diakses tanggal 5 Desember 2017.