DELEGASI REGULASI DAN SIMPLIFIKASI REGULASI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH

  • Petrus Kadek Suherman Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Bali
Keywords: Regulation, delegation, attribution, authority

Abstract

In local governance should be based on regulations, to be able to provide services and the protection of fundamental rights of the people. On the other hand the rules or regulations of one of them made by local governments in both the types of regulations or regulations of the regional chief. The authority of local government and regional chiefs to make local laws and regulations based on the regional heads attribution and delegation authority. In practice, this often results in the occurrence of obesity regulation or regulation created a high quantity. The terms of substance the principle of the legislation formation was good enough delegated substantive content regulated in the area.

References

BUKU :
Aminuddin Ilmar, 2014 Hukum Tata Pemerintahan, Konstitusi Press (KONpress) Jakarta
Bayu Dwi Anggono, 2014 Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia, Prenamedia Group, Jakarta
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2010 .Pengharmonisasian, Pembulatan, Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.
Maria Farida Indrati.s, Ilmu Perundang-Undangan. 2007, Kanisius, Yogyakarta.
Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Peradilan Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.


PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.