PERANAN AWIG-AWIG DESA PAKRAMAN DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCURIAN BENDA SAKRAL DI DESA PELAGA KECAMATAN PETANG KABUPATEN BADUNG

  • A.A Putu Wiwik Sugiantari Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
  • Lis Julianti Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Keywords: Awig-awig, Benda Sakral, Desa Pakraman, Perlindungan Hukum

Abstract

Dewasa ini, beberapa kasus pencurian benda sakral pernah terjadi di beberapa wilayah di Bali salah satunya di Desa Plaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Penyelesaian terhadap kasus tindak pidana pencurian benda sakral masih dominan mengacu pada hukum nasional sedangkan dibutuhkan pemulihan keseimbangan di dalam masyarakat adat setempat akibat terjadinya tindak pidana pencurian benda sakral. Oleh karena itu, dalam hal ini penting untuk diketahui peranan desa pakraman dalam mencegah tindak pidana pencurian benda sakral serta bentuk perlindungan hukum desa pakraman terhadap benda sakral dalam mencegah tindak pidana pencurian khususnya di Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Penelitian ini menggunakan metode dekriptif kualitatif, yaitu suatu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan mengenai sifat-sifat individu, keadaan, maupun hubungan antara variabel satu dengan yang lain dalam hubungannya dengan peranan awig-awig desa pakraman dalam mencegah tindak pidana pencurian benda sakral di Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan desa pakraman khususnya di Desa Plaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung dalam mencegah tindak pidana pencurian benda sakral selama ini sudah berjalan cukup baik. Peranan desa pakraman dalam hal terjadinya tindak pidana pencurian benda sakral sampai saat ini lebih dominan terletak pada pemulihan keseimbangan akibat tindak pidana pencurian benda sakral, dalam bentuk upacara atau ritual keagamaan yang dananya berasal dari desa pakraman sendiri. Bentuk perlindungan hukum desa pakraman terhadap benda sakral dalam mencegah tindak pidana pencurian khususnya di Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung belum diatur secara spesifik di dalam awig-awig desa pakraman. Pengaturannya masih bersifat global (umum) dan hanya menyangkut mengenai masyarakat desa pakraman, upacara keagamaan oleh masyarakat desa pakraman, dan pemeliharaan alam sekitar.     

References

A. BUKU
I Made Suastawa Dharmayuda dan I Wayan Koti Cantika, 1991, Filsafat Adat Bali, Upada Sastra, Denpasar.
Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metode Penelitian Hukum dan jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Setiono, 2004, Rule of Law (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Tjok Istri Putra Astiti, “Kajian Kritis Terhadap Sistematika, Substansi dan Penerapan Awig-awig”, Makalah disampaikan dalam Seminar Awig-awig II “Pemberdayaan Awig-awig Desa Pakraman di Bali dalam Mewujudkan Masyarakat Adat yang Sejahtera”, Bali 30 September 2010.
Wayan P. Windia, 2010, Desa Bali Mawacara Menuju Bali Santi, Udayana University Press, Denpasar.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman, Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29 Seri D Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor ....

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman, Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3.
C. INTERNET
Hindudharma.or.id., Perspektif Etika dalam Perkawinan Nyentana.htm.
I Made Somya Putra, hukum waris dalam hukum adat bali dan gender dalam pewarisan,https://lawyersinbali.wordpress.com/2010/12/28/hukum-waris-dalam-hukum-adat-bali-dan-gender-dalam-pewarisan/
R.B Sihombing, 2008, Bab II Tinjauan Pustaka, http://repository.widyatama.ac.id, diakses pada tanggal 1 Desember 2015
Section
Articles