PERAN OMBUDSMAN DALAM PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI UNTUK MENUNJANG PELAYANAN PUBLIK

  • I Ketut S Lanang Putra Perbawa Universitas Mahasaraswati Denpasar
Keywords: Good Governance, Pelayanan Publik, Ombudsman

Abstract

Pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Negara dan pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik, bersih dan efisien (clean and good Governance) guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga Negara. Pengawasan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggaraan Negara dan pemerintahan merupakan unsur penting dalam upaya menciptakan Good Governance. Undang – Undang Republik Indonesia No 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, mengatur tentang lembaga yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam Undang-Undang tersebut Ombudsman Republik Indonesia diberi kewenangan mengawasi pemberian pelayanan umum oleh penyelenggara negara dan pemerintah kepada masyarakat. Penyelenggara negara dimaksud meliputi Lembaga Peradilan, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Daerah, Instansi Departemen dan Non-Departemen, BUMN, dan Perguruan Tinggi Negeri, serta badan swasta dan perorangan yang seluruh/sebagian anggarannya menggunakan APBN/APBD. Ombudsman sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan daerah. Jadi peran Ombudsman dalam penegakan hukum administrasi dalam menunjang pelayanan public sangatlah penting.

References

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung. Citra Aditya Bakti, 2004.
Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum, Yogyakarta, Gajah Mad University Press, 2006.
Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
Ali Achmad, Menguak Teori (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), Jakarta:Prenada Media Group, 2009.
Andre Ata Ujan, Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls, Kanisius, cekan ke-5, Yogyakarta, 2005.
Appeldoorn LJ. van, Pengantar Ilmu Hukum (terjemahan Supomo), (Jakarta: PradnyaParamitha), cet. Ke-18, 1981.
Arrasjid Chainur, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
Arifin Firmansyah, Fulthony A.M., Lilis Mulyani, Mustafa Fakhri, Narwanto, Patra M.Zein, Zaenal M. Hussein, Lembaga Negara dan sengketa Kewenangan antar lembaga Negara , Konsorsium Reformasi Hukum Nasional bekerja sama dengan mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005.
Asshiddigie Jimly,. Pengantar Hukum Tata Negara Jilid I. Konstiusi Press. Jakarta, 2006.
---------------------, Hukum Tata Negara dan pilar-pilar demokrasi, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
--------------------, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945. FH. UH Press. Yogyakarta, 2004.
-------------------, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Penerbit Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta, 2006.
-------------------, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
Atmadja I Dewa Gede, Hukum Konstitusi –Problema Konstitusi Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945, Setara Press, Malang, 2010.
…………………………, Ilmu Negara.
C.S.T Kansil, 2009, Hukum Administrasi negara, Jala Permata Aksara, Jakarta.
Colin P.H. , Dictionary of Law, Fourth edition, Blomsbury, London, England, 2004.
Dahl Robert A., On Democracy, New Haven, Yale University Press, 1988
Darmodiardjo Darji dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, PT Gramedia, Jakarta, 2004. Cetakan kelima.
Erick. S. Holle “ Pelayanan Publik Melalui Electronic Government Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatkan Public Service “, ( Jurnal Sasi Vol. 17.No 3. Bulan Juli - September 2011.
Finer Herman, The Major Governments of Modern Europe, University of Chicago, Harper & Row Publisher, New York, 1926.
Freidman L, The Legal System, A Social Science Perspective, New York, Rusel Sage Foundation, 1990.
Hendra Nurtjahjo, 2013, Memahamai Maladminitrasi, Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta.
Philipus M.Hadjon dan Titiek Sri Djatmayati, 2005, ” Pengantar Hukum Administrasi Indonesia ” (Yogyakarta; Gajah Mada University Press.
Samedi “ Maladministrasi” (Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara ; Universitas Islam 45 Bekasi ) Diakses Jumat, 6 September 2015.

Solly M. Lubis, 2009, Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan, Mandar Maju, Bandung.
Wahyudi Kumurotomo, 2005, “Akuntabilitas Birokrasi Publik : Sketsa Pada Masa Transisi” Magister Administrasi Publk (MAP) UGM dengan Pustaka Belajar,Yogyakarta.
Widodo, Joko. 2001. Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Insan Cendekia, Surabaya

Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Undang-undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Repubik Indonesia.
Peraturan Ombudsman RI
Section
Articles