PERLINDUNGAN UPAH PEKERJA PARIWISATA DI BALI : KAJIAN NORMATIF KEWAJIBAN PEMERINTAH BERDASAR PRINSIP-PRINSIP DAN NORMA-NORMA HUKUM KETENAGAKERJAAN

  • I Wayan Gde Wiryawan Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Keywords: pekerja pariwisata, perlindungan pengupahan dan pemerintah

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara mendalam mengenai produk hukum Pemerintah Provinsi Bali sebagai regulator yang secara yuridis memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap upah pekerja pada umumnya dan pekerja pariwisata khusnya ditengah perkembangan industrialisasi pariwisata. Penelitian ini dirancang bangun dengan pendekatan kualitatif kritis yaitu penelitian yang sasarannya tidak saja menggali makna hukum regulasi tetapi juga menggali makna etik dari peran pemerintah. Penelitian ini menyoroti regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan pengupahan pekerja pariwisata di Bali. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan bahan hukum kualitatif yang berupa ketentuan-ketentuan normatif dan kebijakan dalam bidang pengupahan yang berkait dengan pekerja pariwisata. Dalam penelitian ini sumber bahan hukum primer dikumpulkan melalui studi  dokumen yang meliputi peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Bali. Selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis dengan memakai teknik analisis secara kualitatif yaitu dengan melakukan interpretasi teks dan analisis isi yang disertai dengan pola berfikir dekonstruktif semiotika. Hasil pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia tentang perlindungan pengupahan terhadap pekerja pada umumnya menciptakan hubungan Industrial yang harmonis belum ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah Bali dengan penetapan ketentuan tentang perlindungan upah pekerja pariwisata ditengah derasnya perkembangan industri pariwisata di Bali. Sehingga terjadi kekosongan norma (rechtvacuum) dalam perlindungan pengupahan pekerja pariwisata di Bali. 

References

“Angka Kemiskinan di TengahDerasnya Gemerincing Dolar,” http://www.bisnisbali.com/ 2012/09/17/news/pariwisata/k.html, diunduh tanggal 23-10-2015
Badan Pusat Statistik Provins Bali (BPS), 2010, Statistik Daerah Provinsi Bali 2010, BPS, Denpasar
Bagyono, 2007, Pariwisata dan Perhotelan, Alpabeta, Bandung
”Gubernur Bali Diminta Perjuangkan UMP Pariwisata”, Sabtu, 29 mei 2010, http://www.antara-sumbar.com/id/berita/nasional, 20/09/ 2014.
Ida Bagus Mantra, Landasan Kebudayaan Bali, 1996, Dharma Sastra, Denpasar
I Gde Pitana, 1999, Pelangi Pariwisata Bali, Kajian Aspek Sosial Budaya Kepariwisataan Bali dipenghujung Abad, Bali Post, Denpasar
I Gusti Ngurah Bagus, “Keresahan dan Gejolak Sepuluh Tahun terakhir di Bali: Beberapa catatan tentang Perubahan Sosial di Era Globalisasi” dalam Henri Chambert-Loir dan Hasan Muarif Ambary (ed), Panggung Sejarah: persembahan kepada Prof.Dr. Denys Lombard,: Ecole Francaise d Extreme-Orient, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
I Ketut Suwena & Gst Ngurah Widyatmaja, 2010, Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata, Udayana Press, Denpasar
I Wayan Gde Wiryawan, 2015, Ironi Upah Minimum dalam Industri Pariwisata, Media Nusa Creative, Bukit Cemara Tidar H5, No. 34, Malang
Imam Soepomo, 1970, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta
I Ngurah Suryawan, April 2011 “Teater Globalisme: Pariwisata, Interkoneksi Global, dan Nasib Manusia Bali di Garis Depan”, Jurnal Kajian Bali, Fakultas Sastra Universitas Udayana, Volume 01, Nomor 01, Denpasar.
Michel Picard, 2006, Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata, , KPG, Jakarta
Oka A. Yoeti, 1983, Pengantar Ilmu pariwisata, Angkasa, Bandung
Rachmad Syafa’at, 2008, Gerakan buruh dan Pemenuhan Hak Dasarnya, Strategi Buruh Dalam Melakukan Advokasi, Trans Publising, Malang
R.G. Soekadijo, 2000, Anatomi Pariwisata, Memahami Pariwisata Sebagai Systemic Linkage, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Tambusai Muzni, 2006, Pengupahan Dalam Hubungan Kerja,: Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Depnakertrans, Jakarta.
Section
Articles