IDENTIFIKASI PEMETAAN LAHAN KRITIS DAS PAKERISAN BERBASIS PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK DAYA DUKUNG LAHAN BERKELANJUTAN

  • Ade Supriatna Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Konsentrasi : Pengelolaan Lingkungan
  • Deden Ismail Program Pascasarjan Universitas Mahasaraswati Denpasar
Keywords: daerah aliran sungai, tingkat kekritisan lahan, tingkat bahaya erosi

Abstract

Dewasa ini kondisi daerah aliran sungai telah menghadapi permasalahan kerusakan lingkungan yang semakin parah.Hal tersebut ditandai dengan semakin menurunkan produktivitas lahan, meningkatnya erosi, dan sedimentasi, banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau.Kondisi ini sangat berdampak nyata secara biofisik terhadap terjadinya lahan kritis.Salah satu indikator rusaknya fungsi konservasi lahan dan tata air suatu daerah aliran sungai adalah adanya lahan kritis. Penelitian ini dilaksanakan di Daerah Aliran Sungai Pakerisan yang secara administrasi terletak di 2 (dua) wilayah kabupaten yaitu : Kabupaten Bangli seluas 1.851,83 hektar (20,37 %) dan Gianyar seluas 7.240,06 hektar (79,63 %). Kabupaten Bangli terdiri dari 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Kintamani seluas 561,00 hektar dan Susut  seluas 1.290,83 hektar. Kabupaten Gianyar terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Blahbatuh seluas 2.493,46 hektar, Gianyar seluas 2.801,62 hektar dan Tampaksiring seluas 1.944,98 hektar.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat bahaya erosi dan tingkat kekritisan lahan di daerah aliran sungai DAS Pakerisan.Penentuan tingkat kekritisan lahan dilakukan dengan penilaian terhadap parameter penentu lahan kritis, seperti penutupan dan produktivitas lahan, kemiringan lereng, erosi, dan pengelolaan lahan dengan metode skoring.Tingkat bahaya erosi dihitung dengan menggunakan rumus Universal Soil Loss Equation(USLE). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat bahaya erosi yang terjadi pada DAS Pakerisan yaitu sangat ringan (SR) sebanyak 38 seluas 4.654,69 ha (51,19 %), ringan (R) sebanyak 44 unit lahan seluas 3.243,54 (35,68 %), sedang (S) sebanyak 15 unit lahan seluas 1.022,29 ha (11,24 %) dan berat (B) sebanyak 3 unit lahan seluas 171,97 ha (1,89 %).Tingkat kekritisan lahan di Daerah Aliran Sungai Pakerisan terdiri dari tidak kritis seluas 5.653,99 ha (62,19 %), potensial kritis seluas 1.951,67 ha (21,47 %) dan agak kritis seluas 1.486,23 ha (16,35 %). Untuk menghindari terjadinya peningkatan tingkat kekritisan lahan di DAS Pakerisan, dan dalam upaya untuk tetap menjaga daya dukung lahan yang berkalanjutan maka upaya nyata dari para pihak terkait baik pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat diperlukan.Sehingga diharapkan dengan adanya upaya tersebut maka DAS Pakerisan dapat terjaga kelestarianya dan dapat dipertahankan sebagai kawasan Warisan Budaya Dunia (WBD).

References

Adnyana, I.W.S. 2000.Prediksi Erosi dan Perencanaan Konservasi Tanah dan Air.Jurusan Tanah. Denpasar: Universitas Udayana.
Arsyad, S. 2010. Konservasi Tanah & Air.Edisi Kedua. Bogor : IPB Press.
Asdak, C. 2010. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.Edisi kelima.Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
Balai Pengelolaan DAS unda Anyar, 2013.Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTk-RHL DAS) Wilayah Kerja BPDAS Unda Anyar. Denpasar: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Unda Anyar.
Departemen Kehutanan. 1998. Keputusan Direktur Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan Nomor: 041/Kpts/V/1998 tentang PedomanPenyusunan Rencana Teknik Lapangan Rehabilitasi lahan dan Konservasi Tanah Daerah Aliran Sungai. Jakarta: Departemen Kehutanan RI.
Departemen Kehutanan. 2001. Keputusan Menteri Kehutanan No:52/Kpts-II/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Jakarta: Departemen Kehutanan RI.
Departemen Kehutanan. 2009. Peraturan Menteri Kehutanan RI No:P. 39/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu. Jakarta: Departemen Kehutanan RI.
Departemen Pertanian. 1980. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 837/Kpts/Um/11/1980 tentang Kriteria dan Tata Cara penetapan Hutan Lindung. (cited 2013 Des.20).
Available from: http://www.docstoc.com
/docs/20556251
Departemen Pertanian. 1981. Keputusan Menteri Pertanian No 683/Kpts/Um/8/1981 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Produksi. (cited 2013 Des.20).
Available from: http://www.docstoc.com
/docs/2055625
Effendi, H. 2003.Telaah Kualitas Air bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan. Yogyakarta: Kanisius.
Effendi, E. 2007.Kajian Model Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu. (cited 2013 Des.3). Published by Andi Prasetyo.
Available from: http://www.scribd.com
/doc/52831935
Hardjowigeno, S. (1995). Ilmu Tanah. Akademika Pressindo. Jakarta
http://lutfiardiansyahsaputra.wordpress.com/2013/04/03/bentuk-lahan-asal-denudasional. (cited 2014 Januari.17).
Kartasapoetra, G. A. G. 1985. Teknologi Konservasi Tanah dan Air.Jakarta : Rineka Cipta.
Karsun, 2014.“Arahan Penggunaan Lahan Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Telaga Waja Provinsi Bali” (tesis). Denpasar: Universitas Udayana.
Kementerian Kehutanan. 2013. Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan Nomor: P.3V-SET/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Data Spasial Lahan Kritis. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan RI.
Mahmud, A. 2007.“Studi Karakteristik Daerah Aliran Sungai (DAS) Otan di Kabupaten Tabanan Ditinjau dari Aspek Hidrologi dan Lahan” (tesis). Denpasar: Universitas Udayana.
Peraturan Pemerintah (PP RI) No.P.37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS.1 Maret 2012.Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62.
Peraturan Daerah Provinsi Bali (PERDA) No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 – 2029.28 Desember 2009. Denpasar: Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16.
Pratiwi, K. 2012. Aplikasi Pengolahan Digital Citra Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis Untuk Pemetaan Lahan KritisKasus Di Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah.
http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php/jbi/article/view/51/50
Rahim, S.E. 2000. Pengendalian Erosi Tanah Dalam Rangka Pelestarian Lingkungan Hidup. Cetakan Pertama. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
Rizky Nugraha, 2008. Pemanfaatan Penginderaan Jauh Dan Sistem Informasi Geografis Dalam Pemetaan Lahan Kritis DAS Ciliwung Hulu Bogor, (skripsi). Bogor : Institut Pertanian Bogor.
Restu. 2014. “Analisis Kecenderungan Potensi Erosi Di Daerah Aliran Sungai (DAS) Tukad Pakerisan” (tesis). Denpasar: Universitas Mahasaraswati.
Sukayasa, 2012. “Kajian Tingkat Kekritisan Lahan Pada Sub DAS Tukad Bangkung” (tesis). Denpasar: Universitas Udayana.
Suripin.2002. Pelestarian Sumber daya Tanah dan Air.Yogyakarta : Andi.
Suyanto, 2007.“Daya Dukung Lingkungan Daerah Aliran Sungai Untuk Pengembangan Kawasan Pemukiman (Studi Sasus DAS Beringin Kota Semarang)” (tesis). Semarang, Universitas Dipenogoro.
Syam, A. 2003. Sistem Pengelolaan Lahan Kering Di Daerah Aliran Sungai Bagian Hulu. Jurnal Litbang Pertanian; 22(4).
Widayani, 2015. “Evaluasi Banyaknya Tanah Tererosi Di Sepanjang DAS Tukad Pakerisan” (tesis). Denpasar: Universitas Mahasaraswati.
Section
Articles