POLITIK HUKUM PERTANAHAN BERBASIS HUKUM PROGRESIF DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN

  • I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Udayana
Keywords: politik hukum pertanahan, hukum progresif, kesejahteraan

Abstract

Pemenuhan kesejahteraan menjadi hak setiap orang, apalagi berkait dengan persoalan tanah yang sesuai sifat dan fungsinya tak bisa dilepaskan sepanjang hidup manusia.Tanah adalah modal sosial yang menyentuh semua elemen berbangsa dan melibatkan peran negara. Negara berdasarkan kewenangannya mengatur semua hubungan hukum mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang dinaungi  Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Amanat pencapaian kemakmuran dan mewujudkan kesejahteraan menjadi tanggung jawab negara sehingga perlu perumusan kebijakan pertanahan yang komprehensif serta diarahkan  untuk mencapai kepastian hukum ,keadilan dan kemanfaatan. Orientasi kepentingan umum dalam politik pertanahan selama ini masih dipatok oleh standar baku sistem positivis hukum Indonesia.Hal ini membawa akibat terjadinya beraneka konflik agraria yang secara  masif tidak mudah untuk diselesaikan dengan tuntas.  Quo vadis  politik hukum pertanahan sudah semestinya berarah kepada pemberian tiga nilai dasar keberlakuan hukum yang dicetuskan Gustav Radbruch yang memungkinkan dicapai dengan cara berhukum yang  progresif. Penelitian ini berfokus pada permasalahan tentang politik hukum pertanahanan yang berbasis pada hukum progresif dengan metode kepustakaan. Bertujuan menemukan bagaimana tatanan hukum bidang keagrariaan yang bertumpu pada hukum yang dapat dipersembahkan bagi kehidupan manusia berbasis hukum progresif melalui terobosan hukum ( rule breaking) sehingga dapat mewujudkan keadilan bagi rakyat( bringing justice to the people).

References

Amminuddin Sale, 2007, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Total Media Yogyakarta
I Nyoman Nurjaya, 2006, Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektf Antropologi Hukum,UM Press,
Muhammad Bakri,2007, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria, Citra Media Yogyakarta
Muhammad Ilham Ari Saputra, 2015, Reforma Agraria Di Indonesia, Sinar Grafika Jakarta
Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Nurhasan Ismail, 2012, “Arah Politik Hukum Pertanahan Dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat, Jurnal Rechtsvinding Volume 1 Nomor 1 April 2012
Suteki, 2015, Masa Depan Hukum Progresif, Thafa Media, Yoyakarta
Widhi Handoko, 2014, Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif, Thafa Media
http/www.jurnalbhumi.stpn.ac.id, diakses 10 Agustus 2016
http/www. print.kompas.com, diakses 10 Agustus 2016
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria
Section
Articles