PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI SEORANG WANITA/PEREMPUAN DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

  • I Nengah Susrama Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Keywords: Human Rights, Women, Legislation

Abstract

Although the Indonesian nation today has a set of rules of law including the court of human rights, but in reality in the daily lives of people in the community, we often hear and see violations and crimes against human rights, especially those affected and experienced by the people Lady. Perhaps this is due to an assumption in the community that women are physically weak and are considered second class citizens in community life. Human rights for women already have sufficient legal protection in Indonesian legislation, both in general and special law.

References

BUKU :
Apeldoorn, 2004 : Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta.
Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2002 : Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung.
Muladi, 2002 : Demokrasi, Hak Asasi Manusi dan Reformasi di Indonesia, The Habibie Center, Jakarta.
Muchsin.H, 2004 : Ikhtisar Sejarah Hukum, STH “IBLAM”, Jakarta.
Moh. Anwar. HAK, 1982:Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Jilid 1,
Alumni, Bandung.
Peter Mahmud Marzuki, 2006 : Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Philipus M. Hadjon, 1987 : Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, PT Bina Ilmu, Surabaya.
Suwandi, 2005 : Instrumen dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, dalam Prof.Dr.H.Muladi SH (Editor) : Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, PT. Refika Aditama, Jakarta.
Sianturi.SR, 1983 : Tindak Pidana di KUHP, Berikut Uraiannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :
Sianturi.SR, 2007, Himpunan : Undang Undang Momor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No.23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi, dilengkapi dengan UU Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM, UU Nomor 3/1997 tentang Pengadilan Anak, UU Nomor 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak.