PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORPORASI BERBADAN HUKUM DAN BUKAN BERBADAN HUKUM

  • Gress Gustia Adrian Pah REDS Law Office
Keywords: Corporate, Criminal liability, The principle of nebis in idem

Abstract

This research is the juridical normative legal research using the conceptual approach to legislation, approach and approach the case. The collection of materials through the method of the study of literature, with primary or secondary law. Further legal materials are examined and analyzed with the approaches used in this research to answer the legal issues in this study. The results of this research indicate: corporate crime is crime that is organized which not only involves the Corporation itself but also to involve the organs or administrators in corporations.Under the rules unwittingly had violated the principle of Nebis in idem. so in terms of criminal liability against a corporation that is not incorporated the law often was ruling not just against the corporations but also against its administrator.

References

BUKU :
Ali, Mahrus, Asas-asas Hukum Pidana Korporasi Depok, 2013.
Kristian, 2012, Hukum Pidana Korporasi Kebijakan Intergral (Integral Policy) formulasi Pertanggung Pidana Korporasi di Indonesia Cv Nuansa Aulia Bandung.
Setiyono, H., 2003, Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Bayumedia Publising, Jakarta Timur.
Sjahdeini, Sultan Remy, 2006, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Grafiti Press, Jakarta.
Soesilo, R., KUHP serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor.
Syahrini, Riduan, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung.

MAKALAH :
Adji, Indriyanto Seno, Tindak Pidana Korporasi kearah Extra Ordinary Economic Crime Diskusi Panel dengan Bersama Seminar Nasional bertema Pertanggungjawaban Pidana Korporasi


PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. (Lembaran Negara 1955/27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801.)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1982 Nomor : 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3214)
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989).
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052).
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan