EPISTEME HUKUMAN KEBIRI (ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN IDI SEBAGAI EKSEKUTOR HUKUMAN KEBIRI KIMIA)

  • Ahmad Fahmi Raharja
Keywords: Episteme, Hukuman Kebiri Kimia, Ikatan Dokter Indonesia

Abstract

Perubahan persepsi masyarakat tentang hukuman kebiri membuktikan adanya perubahan episteme yang mendasari pula perubahan pengetahuan yang ada pada masyarakat. Penolakan Ikatan Dokter Indonesia menjadi eksekutor hukuman kebiri kimia menjadi magnet persoalan bagi penerapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016. Oleh karena itu diperlukan pemaknaan terhadap penolakan Ikatan Dokter Indonesia sebagai eksekutor hukuman tersebut.Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan anatara lain: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah. Setelah bahan hukum dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif untuk memperoleh kejelasan perihal penolakan Ikatan Dokter Indonesia sebagai eksekutor hukuman kebiri kimia.Dari hal tersebut memunculkan beragam respon terhadap hukuman kebiri kimia yang harus segera di formulasikan solusinya, yaitu pada tataran pembentukan peraturan undang-undang dan pada aspek penegakan hukum. Hal tersebut terlihat pada: Pertama, Pembentukan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tidak sesuai dengan syarat kegentingan yang memaksa sebagaimana diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Kedua, penolakan Ikatan Dokter Indonesia sebagai eksekutor hukuman kebiri kimia bukanlah sebagai bentuk perbuatan melawan hukum akan tetapi penolakan Ikatan Dokter Indonesia menimbulkan polemik siapa yang seharusnya menjadi eksekutor hukuman kebiri kimia.

References

Buku
Achmad Ali, 2013, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Cetakan ke-5, Kencana, Jakarta.
C.S.T. Kansil, 1983, Praktek Hukum Peraturan Perundangan Di Indonesia, Erlangga, Jakarta.
Jimly Asshiddiqie, 2010, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta.
Maria Farida, 1998, llmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta.
Nanang Martono, 2014, Sosiologi Pendidikan Michel Foucault Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman dan Seksualitas, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Satjipto Rahardjo, 2009, Hukum dan Perilaku; Hidup Baik Adalah Dasar Hukum yang Baik, Kompas, Jakarta.
______________, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta.
Supriyadi Widodo Eddyono dkk, 2016, Menguji Euforia Kebiri; Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Di Indonesia, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform, ECPAT Indonesia, Mappi FH UI, Koalisi Perempuan Indonesia, Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri.



Internet
http://www.ilunifk83.com/t137 selintas-tentang-ikatan-dokter-indonesia,diakses pada 30 Juli 2016.
Keterangan Pers “Pandangan Komnas HAM Mengenai Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual”, www.komnasham.go.id.
Moh Adib Khumaidi, Menolak Kebiri Penjahat Seksual, Suara Merdeka Perekat Komunitas Jawa Tengah, http://epaper.suaramerdeka.com, diakses pada tanggal 29 Mei 2016.
Siaran Berita Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, http://www.idionline.org diakses pada tanggal 29 Juli 2016.
Zachroni, “Efektivitas Pengundangan dan engumuman Peraturan PerundangUndangan”,https://www.google.co.id/#q=kekuatan+mengikat+peraturan+perundangundangan+pdf&start=20.
Muhammad Syawal, http://soskita.blogspot.co.id/2015/10/sejarah-hukuman-kebiri.html, diakses pada tanggal 02 Agustus 2016.



Jurnal
Zihan Syahani, 2016, Sansksi Kebiri: Antara HAM dan Efek Jera dalam Update Indonesia : Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial, Centre For Public Policy Reasearch, Volume X, No. 6, The Indonesian Institute.


Skripsi
Ngabdul Munggim, 2015, Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia, Skripsi Pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.