EUTHANASIA DIKAJI DARI PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN DAN HAK ASASI MANUSIA

  • I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa
Keywords: Euthanasia Perspektif Hukum, HAM

Abstract

Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisisbagaimana  pengaturan  euthanasia  dalam  tatanan  hukum  kesehatan  di  Indonesia  danbagaimana pandangan HAM terhadap praktek  euthanasia. Hasil  yang  diperoleh  dari  pe elitian adalah  di  Indonesia  belum  ada  pengaturan  eutahanasia  secara  khusus  dalam  hukumpositif  di  Indonesia,  baik  euthanasia  aktif  maupun  pasif  baik. Dan  pandangan  Hak Asasi  Manusia  terhadap  praktek  euthanasia  sangat  bertentangan  dengan  Hak  Asasi Manusia di Indonesia  yang harus dilindungi dalam Undang-undang. Kesimpulan dari tulisan ini  adalah  karena  belum  ada  pengaturan secarakhusus  dalam  tatanan  hukum  di  Indonesia maka  dapat  digunakan  Undang-undang yang mendekati kasus praktek  euthanasia. Dan HAk Asasi Manusia  di  Indonesia yangharus  dilindungi  yaitu  Hak  untuk  hidup. Sarannya  adalah para  tenaga  medis  haru smengetahui  mana  yang  boleh  dan  mana  yang  tidak  boleh  dilakukan  agar  tidak bertentangan dengan kode etik.

References

Buku
Hendrik, 2013, Etika dan Hukum Kesehatan, EGC, Jakarta.
J. Guwandi, 2004, Hukum Medik (Medical Law), Jakarta, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
Sutarno, 2014, Hukum Kesehatan Euthanasia, Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia, Setara Press, Malang.


Internet
http://satriabara.blogspot.com/2012/06/makalah-euthanasia.html.


Sumber Hukum
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 1999,dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Nomor 144 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Lembaran Negara Nomor 119 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558 tentang Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Lembaran Negara Nomor 116 Tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431 tentang Praktik Kedokteran.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Lembaran Negara Nomor 74 Tahun 2010 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.