EKSISTENSI INFORMED CONSENT DALAM PELAKSANAAN TINDAKAN MEDIS DIPANDANG DARI SEGI HUKUM PERJANJIAN

  • Putu Eka Trisna Dewi
Keywords: Hukum Kesehatan, Informed Consent, Perjanjian Standard atau Perjanjian Baku

Abstract

Dalam hukum kesehatan istilah informed consent merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi. Informed consent merupakan perjanjian untuk melakukan tindakan medis, keberadaan informed consent sangat penting bagi para pihak yang melakukan perjanjian pelayanan kesehatan. Karena salah satu hal yang penting dalam lingkup medis dewasa ini adalah pemberian informasi yang jelas, akurat, dan lengkap tentang penyakit yang diderita pasien, tahap perawatan, risiko dari tindakan yang akan diambil, serta perkiraan biayanya. Informed consent yang merupakan perjanjian tertulis disajikan dalam bentuk formulir, bentuk ini dalam kajian hukum disebut perjanjian standard atau perjanjian baku. Perjanjian ini apabila ditinjau ternyata tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata dan mengikatnya suatu perjanjian sebagai undang-undang Pasal 1338 KUHPerdata. Karena dalam perjanjian baku kewajiban hanya dibebankan pada salah satu pihak saja.

References

Buku
Veronika Komalawati, 1989, Hukum dan Etika Dalam Praktik Kedokteran, PT. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Mariam Darus Badrulzaman, 1980, Perjanjian Baku (Standard) dan Perkembangannya di Indonesia, USU.
Muhamad Sadi Is, 2015, Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya Di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta.
Munir Fuady, 2005, Sumpah Hipocrates : Aspek Hukum Malpraktek Dokter, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
R. Subekti, 1991, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta.
R. Subekti, 1994, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Internusa, Jakarta.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke – 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sudikno Mertokusumo, 1998, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta.

Internet
Gudang Ilmu Hukum, Bahan Kuliyah Hukum Kesehatan, http://bahankuliyah.blogspot.co.id/2014/05/hukum-kesehatan.html, diakses pada tanggal 20 Mei 2016.
Aspek Hukum Rekam Medis, Kedudukan Hukum Informed Consent Dalam Hal Pembuktian di Pengadilan, https://mengertimedis.wordpress.com/2010/06/30/kedudukan-hukum-informed-consent-dalam-hal-pembuktian-di-pengadilan/, h.3 diakses pada tanggal 20 Mei 2016.
Johanis Kerangan, 2013, Essay : Tinjauan Yuridis Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Pada Pasien Kondisi Tidak Sadar di Instalasi Rawat Darurat (IRD), Universitas Brawijaya, Malang.
Firman Floranta Adonara SH.,MH, Aspek Hukum Informed Consent Dalam Pelaksanaan Tindakan Operasi Medik, http://library.unej.ac.id, diakses pada tanggal 20 Mei 2016.

Majalah
Johannes Gunawan, 1987,Penggunaan Perjanjian Standar dan Implikasinya Pada Azas Kebebasan Berkontrak, Majalah Fakultas Hukum Universitas Padjajaran No. 3-4.

Sumber Hukum
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585 Tahun 1989tentang Persetujuan Tindakan Medik atau Informed Consent.