PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER DALAM MENANGANI PASIEN GAWAT DARURAT DI INDONESIA

  • I Made Hendra Wijaya
Keywords: Gawat Darurat, Dokter, Perlindungan Hukum

Abstract

Profesi dokter merupakan sebuah profesi yang sangat mulia, pengobat dan yang diobati adalah si penderita atau pasien. seseorang dokter dalam menjalankan sebagai Profesi pengobatan di tuntut untuk melakukan kewajibannya semaksimal mungkin dalam menangani seorang pasiennya, dan untuk menghormati hak-hak yang dimiliki si pasien atau orang yang diobati memerlukan suatu persetujuan dari si pasien langsung, maupun seseorang yang diberi kuasa oleh pasien, baik itu keluarga, teman atau orang lainnya yang dipercaya oleh pasiensecara tertulis maupun lisan. Dalam hal dokter melakukan tindakan yang darurat untuk mencegah kematian atau cacat pada si pasien seorang dokter memerlukan sebuah perlindungan hukum. Maka dsalam tulisan ini memberikan bagaimana dasar filosofis dari seorang dokter yang terdaopat di dalam 6 sifat dasar dan sumpah yang diucapkan, serta bagaimana pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi dokter yang menangani pasien gawat darurat untuk mencegah kematian atau kecacatan  pada si pasien.

References

Buku
Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Bagus, Lorens, 1996, Kamus Filsafat, PT. Gramedia, Jakarta.
Ikatan Dokter Indonesia, 2014, Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia, Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (USU), Sumatera Utara.
John R .William, 2005, Panduan Etika Medis, Disertai Studi Kasus-Kasus Etika Pelayanan Medis Sehari-Hari, World medical association, terjemahan PSKI FK UMY,Pusat Studi Kedokteran Islam Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Indonesia, Yogyakarta.
Miles S. In Duncan AS, Dunstan GR, Welboum RB (eds), 1981, Dictionary of medical ethics, Second edition, Darton, Longman & Todd, London.
Phillipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia ,PT. Bina Ilmu, Surabaya.
Satijipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.


Internet
European Commission - Research Directorate-GeneralDirectorate L - Science, Economy and SocietyUnit L3 - Governance and Ethics, Guidance for Applicants Informed Consent, available cited at: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89807/informed-consent_en.pdf, diakses pada tanggal 11 Juli 2016.


Jurnal
I Made Hendra Wijaya, 2015, Konsep Negara Hukum Pancasila, Jurnal Advokasi, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, ISSN 1693-5934, Vol 5, Nomor 2, September, Denpasar.


Sumber Hukum
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Praktek Kedokteran.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III 2008 Tentang Persetujuan Tindaksn Kedokteran