PARADIGMAPELAYANAN PUBLIK BIDANG KESEHATAN DALAM KERANGKA SISTEM KESEHATAN NASIONAL

  • I Wayan Gde Wiryawan
Keywords: Pelayanan Publik, Pelayanan Kesehatan, Paradigma dan Sistem Kesehatan Nasional

Abstract

Kesehatan merupakan Hak Dasar Manusia yang dilindungi secara konstitusional, yang berimplikasi pada munculnya kewajiban negara untuk menyediakan pelayanan publik dalam bidang kesehatan. Kompleksitas pelayanan publik dibidang kesehatan masih terjadi pasca reformasi yang salah satunya adalah tujuannya adalah memperbaiki pelayanan publik dibidang kesehatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan publik dibidang kesehatan merupakan salah satu pelayanan publik yang paling bermasalah setelah bidang pendidikan.Hal tersebut menunjukkan bahwa reformasi pelayanan publik bidang kesehatan masih terbatas pada persoalan prosedural dan belum menyentuk persoalan substansial. Pelayanan publik bidang kesehatan sebagai pelayanan jasa yang bersifat intangible yang akan diukur tingkat keberhasilannya dengan kepuasan masyarakat yang selalu dinamis, menyebabkan pentingnya perubahan paradigma pelayanan publik bidang kesehatan dengan “The New Publik Service” dengan menjadikan masyarakat sebagai titik sentralnya dalam sistem pelayanan publik.

References

Buku
Ambar Widaningrum, 2009, Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik: Kajian Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, (Editor Pramusinto, Agus, et.al), Penerbit Gava Media, Yogyakarta.
Asmawi Rewansyah, 2010, Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance, CV Yusaintamar Prima, Jakarta.
Azrul Azwar, 1996, Pengantar administrasi kesehatan, edisi ketiga, Binarupa Aksara, Jakarta.
Bappenas RI, 2011, Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium Indonesia, Penerbit Bappenas RI, Jakarta.
Charles Tilly, 2004Coercion, Capital, and European States AD 990-1992, Blackwell Publishing Ltd.
Freddy Rangkuti, 2003, Measuring Customer Satisfaction, cetakan kedua, Pt. Gramedia Pustaka Utama.
Ismail Mohamad, 2003, Pelayanan Publik Dalam Era Desentralisasi, Bappenas, Jakarta.
Janet V Denhardt, dan Robert B. Denhardt, 2003. The New Publik Service: Serving, not Steering. M.E. Sharpe. Inc, New York.
J.B. Kristiadi, 1994Administrasi/Manajemen Pembangunan (kumpulan Tulisan), Sub. Bagian Tata Usaha Ketua LAN RI, Jakarta.
Joko Widodo, 2001, Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia, Surabaya.
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Mustopadidjaja, 2003, Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi,Implementasi , Gajah Mada Press, Yogyakarta.
Petunjuk Teknis Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) di Puskesmas dan Jaringannya Tahun 2008, Departemen Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur, 2009-2014, 2009, Pemda Jatim.
S. Verbogt dan F.Tengker, 1997, Bab-Bab Hukum Kesehatan, Nova, Bandung.
Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions: Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains, Peran paradigma Dalam Revolusi Sains, Rosda, Jakarta.
Veronika komalawati, 1989, Hukum dan Etika dalam Praktek Kedokteran, Pustaka Setia, Bandung.



Internet
http://www.depkes.go.id/article/view/15121800001/kemenkes-raih-prestasi-tertinggi-dari-ombudsman.html, diakses pada tanggal 19 Mei 2016.
http://www.jpnn.com/read/2016/04/30/396585/10-Institusi-Terbanyak-Diadukan- masyarakat-, diakses pada tanggal 18 Mei 2016.
http://harianrakyatbengkulu.com/ver3/2014/12/31/pelayanan-kesehatan-terbanyak dilaporkan -ke-ombudsman/ diakses pada tanggal 18 Mei 2016.
Standarisasi Pelayanan Masyarakat Terhadap ASKESKIN, http://www.kompasiana.com/ bebefaradib /standarisasi-pelayanan -masyarakat -terhadap- askeskin_552925976ea834ff708b461f, diakses pada tanggal 18 Mei 2015.

Jurnal
Eka Widyasih, M. Fatkhul Mubin, Eni Hidyati, “Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan BPJS Di RSI Kendal”, Prosiding Konferensi Nasional II PPNI, Jawa Tengah, tentang Perawat Sumber Kekuatan, dalam Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional, Vol. 2 No.1 2014, ISSN. 2338 9141.
Nugroho Wiyadi, Makalah dalam Konferensi Nasional tentang Refinement Arah Reformasi Sistem Pelayanan Kesehatan Primer dan Pengembangan Profesi Dokter Praktek Umum, Ruang PBL, Gedung Radiputro FK UGM, 29-30 Maret 2007.
Rusmin Tagor, “Masalah-masalah Sosial Budaya Dalam Pembangunan Kesehatan di Indonesia”, Jurnal Masyarakat dan Budaya Jakarta, Vol 12, No. 2 2010, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan

Sumber Hukum
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Th. 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional.
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun. 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus, dan peraturan-peraturan teknis lainnya.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan .
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan, dan peraturan-peraturan teknis tentang pelayanan lain.
Peraturan Menteri Kesehatan No. 1438/menkes/per/ix/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran.