PERAN MKDKI DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM KESEHATAN

  • Sumartini Dewi
Keywords: Peran, MKDKI, Penegakan, Hukum, Kesehatan

Abstract

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan kasus dugaan malpraktek diantaranya karena perbaikan tingkat pendidikan dan meningkatnya kesadaran pasien akan hak-haknya. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dibentuk oleh KKI untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi. Namun demikian  pasal 66 ayat 3 UU No 29 Tahun 2004 menyatakan bahwa pengaduan yang dilakukan pada MKDKI tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan, demikian pula pasal 67 Perkonsil No. 2 Tahun 2011. Menurunnya tingkat pengaduan yang masuk ke MKDKI bukan indikasi menurunnya pelanggaran yang dilakukan dokter tetapi karena masyarakat jenuh untuk melaporkannya hal itu dikarenakan tidak adanya tindak lanjut apalagi efek jera yang dihasilkan MKDKI dalam mencegah pelanggaran dokter.

References

Buku
Ari Yunanto, 2010, Hukum Pidana Malpraktek medik, Andi, Yogyakarta.
Anny Isfandyarie, 2005, Malpraktek dan Resiko medik dalam Kajian Hukum Pidana, Prestasi Pustaka, Jakarta.
Crisdiono M Achadiat, 2007, Dinamika dan Etika Kedokteran Dalam Tantangan Zaman, Buku Kedokteran ECG, Jakarta.
D Veronika Komalawati,1999, Hukum dan Etika Dalam Praktek Kedokteran, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Darmono, tt, Peningkatan Kualitas Layanan Hubungan Dokter Pasien Dan Pencegahan timbulnya Malpraktek, Dalam CDP (Continuing Profesional Development : Pencegahan dan Penanganan Kasus Dugaan malpraktek), Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Eka Julianta Wahjoepramono, 2012, Konsekwensi Hukum Dalam Profesi Medik, Karya Putra Darwati, Bandung.
Hermien Hadiati Koerwadji, 1992, Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik, Citra Aditya Bakti, Bandung.
R. Abdussalam,1997,Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh Polri, Gagas Mitracatur Gemilang.
Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
______________, tt, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung.
Soerjono Soekanto,1986, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta.
Syahrul Machmud, 2008, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek, Mandar Maju, Bandung.

Sumber Hukum
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Peraturan Menteri Kesehatan No. 150/MENKES/PER/I/2011 tentang Keanggotaan Majelis Kehormatan Disipliin Kedokteran Indonesia.
Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No. 18/KKI/KEP/IX/2006 tentang Buku Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Yang Baik di Indonesia.
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan pelanggaran Disipliin Dokter dan Dokter Gigi.
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Disipliin Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disipliin Kedokteran di Tingkat Provinsi.
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi.